Prancis mendesak Israel untuk menunjukkan “tingkat penahanan diri tertinggi” di Lebanon menyusul serangan udara Israel yang menargetkan pinggiran selatan Beirut. Dalam pernyataannya, pemerintah Prancis menegaskan bahwa hanya Tentara Lebanon (LAF) yang memiliki hak eksklusif untuk membongkar infrastruktur militer Hezbollah.
Poin-Poin Kunci:
Serangan Israel ke Dahiyeh (kawasan kuat Hezbollah di Beirut Selatan) memicu ketegangan baru.
Prancis, sebagai anggota tetap DK PBB dan pihak yang terlibat dalam diplomasi Lebanon, menyuarakan keprihatinan.
Pernyataan Prancis:
Menolak intervensi militer asing (implisit: Israel) dalam urusan keamanan domestik Lebanon. Menekankan bahwa penanganan Hezbollah harus dilakukan oleh institusi resmi Lebanon, khususnya LAF.
Konteks Resolusi 1701 PBB:
Prancis mengingatkan komitmen resolusi PBB yang menyerahkan tanggung jawab keamanan di Lebanon selatan kepada LAF pasca-Perang 2006.
Hizbullah kerap dituding Israel membangun jaringan militer ilegal di perbatasan.
Respons Israel:
Belum ada komentar resmi dari pemerintah Israel terkait desakan Prancis ini.
Sebelumnya, Israel berargumen bahwa serangannya adalah “pertahanan diri” menghadapi ancaman Hizbullah.
Analisis:
Pernyataan Prancis ini mencerminkan upaya mencegah eskalasi di Lebanon, sekaligus mendorong solusi melalui jalur institusional. Namun, Hezbollah sebagai aktor non-negara dengan kekuatan militer signifikan tetap menjadi tantangan bagi kedaulatan LAF.[]
