Lebanon – Dewan Pertahanan Nasional Lebanon mengadakan rapat penting pada 2 Mei 2025, dipimpin Presiden Republik dan dihadiri Perdana Menteri serta sejumlah menteri kunci. Rapat membahas peran strategis dewan dalam menjaga stabilitas negara, terutama terkait pemilihan kotamadya yang akan datang. Presiden menekankan pentingnya netralitas pemerintah dan transparansi pemilu agar warga bisa memilih tanpa tekanan, sementara aparat keamanan diminta menjaga proses demokrasi tanpa intervensi.
Pembahasan utama mencakup persiapan keamanan dan logistik pemilu, dengan Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan terkini. Pemerintah menegaskan komitmennya menyelenggarakan pemilu yang jujur setelah tertunda sembilan tahun, sambil memastikan lembaga negara bersikap netral. Selain itu, dibahas pula penanganan senjata ilegal sesuai Dokumen Kesepakatan Nasional untuk mencegah kelompok bersenjata, termasuk Hamas, mengganggu stabilitas Lebanon.
Situasi keamanan regional turut menjadi sorotan, terutama dampak konflik Suriah terhadap stabilitas Lebanon dan krisis pengungsi. Presiden memperingatkan agar Lebanon tidak menjadi panggung destabilisasi, meski tetap mendukung hak rakyat Palestina berdasarkan hukum internasional. Laporan dari pimpinan militer mengungkap penangkapan pelaku peluncuran roket ke wilayah Israel, dengan proses hukum yang akan segera dilanjutkan.
Dewan Pertahanan Nasional kemudian merekomendasikan tindakan tegas terhadap Hamas jika terbukti menggunakan wilayah Lebanon untuk aksi yang mengancam keamanan nasional. Rekomendasi ini akan diajukan ke Dewan Menteri, disertai penegasan bahwa kedaulatan Lebanon adalah mutlak. Selain itu, dewan memastikan pelaku peluncuran roket pada Maret 2025 akan segera diadili, dengan investigasi masih berlangsung.
Rapat ditutup dengan keputusan menjaga kerahasiaan seluruh hasil pembahasan, sesuai aturan hukum. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah Lebanon dalam menangani tantangan keamanan sambil mempertahankan stabilitas nasional dan prinsip demokrasi.
