Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk mengusir hingga satu juta warga Palestina dari Gaza ke Libya, menurut laporan NBC. Rencana itu, yang dilaporkan hanya berdasarkan informasi yang bocor dari lima pejabat AS anonim, melibatkan diskusi dengan pihak berwenang Libya. Tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan tidak ada pemerintah yang terlibat telah mengeluarkan komentar.
Pemerintahan Trump dilaporkan telah menawarkan akses Libya ke miliaran dolar dalam dana beku dengan imbalan menerima orang-orang Palestina yang diusir. Dua pemerintah Libya – satu di Tripoli dan yang lainnya di Benghazi – belum menanggapi pertanyaan media.
Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS membantah laporan itu setelah publikasi, menyebutnya “tidak benar” dan “tidak dibahas.” Tetapi sumber-sumber NBC mempertahankan bahwa pembicaraan itu terjadi dan bahwa Trump memandang rencana itu sebagai bagian dari visinya yang lebih luas untuk ‘Gaza pascaperang’.
Ini bukan pertama kalinya ide-ide seperti itu muncul. Laporan sebelumnya menunjukkan pemerintahan Trump menghubungi negara-negara lain, termasuk Somalia dan Suriah, tentang menjadi tuan rumah warga Palestina yang diusir. Diskusi-diskusi itu kemudian digambarkan sebagai brainstorming internal, bukan negosiasi aktif.
Di bawah hukum internasional, pemindahan penduduk paksa dianggap sebagai kejahatan perang dan tindakan genosida. Pakar hak asasi manusia mengutuk gagasan itu. Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada NBC, “Warga Palestina sangat berakar di tanah air mereka … Mereka siap mengorbankan apa pun untuk mempertahankan tanah dan masa depan mereka.”
Trump secara terbuka berbagi ambisinya untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebutnya “Riviera di Timur Tengah.” Dia mengklaim bahwa mengusir penduduk asli Palestina adalah kunci untuk mencapai itu. Pada bulan Februari, dia mengatakan AS akan “memiliki” Gaza dan membangunnya kembali.
Beberapa pejabat Trump dilaporkan membahas menawarkan insentif keuangan untuk ‘mendorong’ warga Palestina untuk pergi. Ini bisa termasuk perumahan dan tunjangan bulanan. Tetapi bahkan dengan insentif, Palestina tidak diharapkan untuk meninggalkan tanah mereka.
Pemerintahan Trump juga telah mempertimbangkan Suriah, yang sekarang dipimpin oleh Ahmad Al-Sharaa, sebagai situs pengusiran yang mungkin. Trump baru-baru ini mencabut sanksi terhadap Suriah dan bertemu dengan presiden barunya. Tetapi gagasan untuk mengusir warga Palestina telah menuai kritik dari sekutu Arab dan anggota Kongres AS.
Rencana Trump untuk ‘memiliki’ Gaza bertentangan dengan norma-norma internasional dan kewajiban hukum karena menggemakan pembersihan etnis.[]
