Kabul – Pemerintah Afghanistan secara resmi menyatakan amnesti umum bagi seluruh warga negaranya yang telah melarikan diri ke luar negeri akibat konflik dan pergolakan politik. Pengumuman ini disampaikan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional dan pemulihan stabilitas di negara yang telah lama dilanda krisis.
Dalam pernyataannya, otoritas Afghanistan menegaskan bahwa seluruh warga yang kembali akan dijamin keselamatannya serta hak-hak sipilnya. Amnesti ini mencakup mantan pegawai pemerintahan, anggota militer, aktivis, jurnalis, hingga warga sipil yang meninggalkan negara sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 2021. Pemerintah juga menyatakan siap memberikan bantuan pemulangan secara bertahap.
Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses rekonstruksi nasional, memperkuat persatuan, dan membuka lembaran baru menuju perdamaian. Pemerintah menyerukan kepada komunitas internasional untuk membantu dalam proses repatriasi warga Afghanistan, khususnya dari negara-negara penampung pengungsi seperti Pakistan, Iran, Turki, dan Eropa.
Meski demikian, respons terhadap pengumuman ini masih beragam. Beberapa kelompok diaspora Afghanistan menyambut baik langkah ini, namun sebagian lainnya menyatakan keraguan atas jaminan keamanan dan kebebasan di bawah rezim Taliban. Organisasi HAM internasional juga mendesak agar proses pemulangan dilakukan secara sukarela dan tidak menimbulkan intimidasi.
Dengan deklarasi amnesti umum ini, pemerintah Afghanistan berharap dapat mengembalikan kepercayaan warganya di luar negeri, sekaligus membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi negara yang selama ini terpuruk akibat konflik berkepanjangan. Waktu akan membuktikan sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak rakyatnya yang pulang.
