Khan Younis, Gaza Selatan – Saat ribuan warga Palestina yang terlantar berbaris untuk menerima makanan pada 29 November 2024, kritik internasional terhadap rencana distribusi bantuan baru oleh AS dan Israel terus menguat. Kali ini, PBB secara tegas menolak rencana tersebut, menyebutnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Tom Fletcher: “Kami Sudah Punya Rencana, Jangan Buang Waktu”
Kepala bantuan PBB Tom Fletcher mengkritik keras rencana distribusi bantuan AS-Israel di Gaza, menyebutnya sebagai “buang-buang waktu” dan menyatakan bahwa PBB telah memiliki rencana operasional siap pakai.
“Bagi mereka yang mengusulkan modalitas alternatif untuk distribusi bantuan, jangan buang waktu: Kami sudah punya rencana,” kata Fletcher.
PBB menegaskan bahwa rencana mereka berlandaskan prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan kemandirian—prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan.
“Kami menuntut pengiriman bantuan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan. Mari kita bekerja,” tambah Fletcher.
AS dan Israel Dituding Politisasi Bantuan Kemanusiaan
Rencana baru yang didukung oleh AS dan Israel akan memberikan kendali militer Israel atas distribusi bantuan, termasuk pembentukan “zona militer” tempat warga Palestina harus mengumpulkan makanan dan pasokan dasar.
PBB dan semua organisasi kemanusiaan utama di Gaza, termasuk OCHA dan Oxfam, secara kolektif menolak rencana tersebut pada 4 Mei, menyatakan bahwa:
“Rencana ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan tampaknya dirancang untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata dalam strategi militer.”
Bushra Khalidi dari Oxfam menyebutnya sebagai “lelucon berbahaya”, dan menekankan bahwa solusi sejati bukanlah logistik baru, melainkan mengakhiri blokade dan membuka penyeberangan.
Distribusi Bantuan: Diswastakan dan Dikawal Militer
AS mengonfirmasi bahwa rencana ini akan melibatkan perusahaan swasta dan kontraktor keamanan bersenjata, bekerja bersama militer Israel. Yayasan Kemanusiaan Gaza—pengelola program ini—mengklaim akan menjangkau hanya 1,2 juta dari 2,1 juta penduduk Gaza.
Namun, tidak ada jaminan akses bantuan ke wilayah utara Gaza yang paling terdampak, yang dapat memperkuat dugaan bahwa pemindahan paksa warga sipil ke wilayah selatan sedang dilakukan secara sistematis.
Kelaparan di Gaza: Blokade Penuh Sejak Maret
Sejak 2 Maret 2024, Israel menutup semua penyeberangan utama ke Gaza, menghentikan total aliran makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan. Laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification) memperingatkan bahwa wilayah ini menghadapi risiko kelaparan kritis, dengan mayoritas populasi berada di ambang kelaparan ekstrem (Fase 5).
