Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Tengah di Nabire pada Kamis, 8 Mei 2025.
Yusharto mengungkapkan bahwa berdasarkan data realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, sekitar 60 persen pendapatan Papua Tengah masih bersumber dari transfer pusat, menandakan kapasitas fiskal daerah yang lemah. Ia menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga membangun kemandirian dan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Untuk itu, Pemprov Papua Tengah didorong untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, perikanan—khususnya komoditas tuna, cakalang, dan tongkol—serta sektor perkebunan dengan komoditas kopi. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD apabila dikelola secara strategis dan berkelanjutan.
Selain itu, Yusharto mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi belanja daerah guna menghindari defisit kas serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Ia mendorong Pemprov Papua Tengah untuk menyusun perencanaan jangka menengah maupun tahunan yang saling terintegrasi serta didukung pengelolaan sumber daya aparatur dan keuangan secara optimal.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, diharapkan ekonomi Papua Tengah dapat tumbuh secara konsisten, mempercepat pembangunan daerah, menurunkan ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
