BANDA ACEH – Badan Gizi Nasional (BGN) membenarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan unsur partai politik serta TNI–Polri. Pengakuan ini langsung memicu gelombang kritik dari publik.
BGN menyatakan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat dapur MBG yang dikelola oleh berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, unsur aparat, hingga afiliasi politik.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas sorotan ICW yang menilai adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Menurut BGN, pelibatan berbagai elemen dilakukan untuk mempercepat implementasi program MBG, terutama di daerah yang membutuhkan dukungan logistik dan sumber daya.
Namun, publik menilai pelibatan partai politik dan aparat keamanan rawan menimbulkan persoalan netralitas serta berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan non-program.
Sejumlah warganet menyuarakan kekhawatiran bahwa dapur MBG dapat menjadi alat pencitraan politik, terlebih menjelang momentum politik nasional.
Kritik juga datang dari kalangan pengamat kebijakan publik yang menilai program sosial seharusnya dikelola secara profesional dan independen.
Mereka menegaskan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam program sipil harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi.
BGN menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur MBG dan memastikan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. cnn.id
Lembaga tersebut juga berjanji akan menyusun pedoman yang lebih ketat terkait pihak-pihak yang boleh terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Isu ini diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap integritas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.[]
